JAKARTA – Harianmetrotv9news.com Penegakan supremasi hukum kembali menjadi perhatian publik menyusul perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Perkara tersebut tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum pidana, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai independensi penyidikan, pertanggungjawaban pejabat negara, pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, serta konsistensi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara demokratis.
Menanggapi perkembangan tersebut, Praktisi Hukum sekaligus Analis Hukum, Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., menyampaikan pandangan hukumnya melalui sebuah kajian bertajuk Legal Opinion: Supremacy of Law and Independence of Law Enforcement – Reconstruction of Police Accountability in a Democratic State, tertanggal 4 November 2026.
Dalam pandangannya, supremasi hukum merupakan fondasi utama negara demokratis. Tidak boleh ada kekuasaan, jabatan, kedudukan, maupun pengaruh politik yang menempatkan seseorang berada di atas hukum.
Menurutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, integritas sebuah institusi penegak hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuannya menindak pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Lebih dari itu, integritas juga tercermin dari keberanian dan konsistensi institusi dalam memastikan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya sendiri diproses sesuai ketentuan hukum.
SUPREMASI HUKUM TIDAK MENGENAL KEKEBALAN JABATAN
Prof. Aslam menegaskan bahwa prinsip supremasi hukum mengharuskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
Dalam konteks perkara yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi kepolisian, prinsip tersebut menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum.
Jabatan sebagai Kapolri, mantan Kapolri, maupun pejabat negara tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh kekebalan hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan untuk mempertanggungjawabkan suatu dugaan tindak pidana.
Meski demikian, persamaan di hadapan hukum juga harus menjamin perlindungan hak setiap orang yang menjalani proses hukum.
Artinya, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi penghukuman berdasarkan opini publik. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan yang sah dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
INDEPENDENSI PENYIDIKAN MENJADI UJIAN INTEGRITAS INSTITUSI
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Prof. Aslam adalah independensi penyidikan, terutama ketika perkara melibatkan pejabat atau mantan pejabat tinggi di lingkungan institusi kepolisian.
Menurutnya, independensi penyidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi politik maupun tekanan pihak eksternal.
Independensi juga harus mencakup kebebasan penyidik dari pengaruh hierarki kedinasan, loyalitas personal, hubungan struktural, serta potensi konflik kepentingan internal.
Dalam kondisi demikian, proses penyidikan harus berjalan secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa aspek yang dinilai penting antara lain penunjukan penyidik yang bebas konflik kepentingan, pengamanan barang bukti secara profesional, pemeriksaan saksi tanpa intimidasi, serta penerapan prosedur forensik digital untuk menjamin keutuhan dan autentisitas bukti elektronik.
Independensi, menurutnya, tidak cukup hanya dinyatakan melalui pernyataan kelembagaan. Independensi harus dapat dilihat dari proses penyidikan dan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
PENYADAPAN HARUS TUNDUK PADA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM
Dalam kajian tersebut, Prof. Aslam juga menyoroti penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Penyadapan merupakan tindakan yang bersinggungan langsung dengan hak privasi dan kerahasiaan komunikasi seseorang. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa kepemilikan akses teknis maupun kewenangan administratif terhadap sistem penyadapan tidak serta-merta memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menggunakannya tanpa batas.
Setidaknya terdapat lima prinsip yang harus menjadi landasan penggunaan kewenangan penyadapan, yakni legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas, pengawasan serta akuntabilitas, dan perlindungan data elektronik.
Apabila kewenangan tersebut digunakan di luar batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menyentuh ranah pidana dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.
Karena itu, pengelolaan sistem penyadapan harus dilengkapi pencatatan digital, pembatasan akses pengguna, serta mekanisme audit yang memungkinkan setiap aktivitas dapat ditelusuri.
AKUNTABILITAS POLRI HARUS MENJANGKAU PEMBENAHAN SISTEM
Lebih jauh, Prof. Aslam berpandangan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian tidak semestinya hanya berhenti pada individu yang diperiksa.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya kelemahan sistem, prosedur, maupun tata kelola penggunaan teknologi, evaluasi kelembagaan juga perlu dilakukan.
Menurutnya, akuntabilitas kepolisian dalam negara demokratis harus diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan eksternal, audit berkala terhadap sistem penyadapan, perlindungan terhadap pelapor dan saksi, serta penerapan sistem teknologi yang transparan dan dapat diaudit.
Ia menggarisbawahi bahwa akuntabilitas bukanlah ancaman terhadap kewibawaan institusi kepolisian.
Sebaliknya, akuntabilitas merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun legitimasi, menjaga integritas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dalam perspektif tersebut, institusi kepolisian yang demokratis bukanlah institusi yang terbebas dari pengawasan, melainkan institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan hukum dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.
REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS MELALUI TIGA DIMENSI
Sebagai bagian dari rekomendasi akademik dan kelembagaan, Prof. Aslam menawarkan rekonstruksi akuntabilitas Polri melalui tiga dimensi utama.
Pertama, dimensi normatif.
Diperlukan kejelasan regulasi mengenai batas kewenangan, prosedur penyadapan, standar pengelolaan data elektronik, serta konsekuensi hukum atas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Kedua, dimensi kelembagaan.
Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat dengan memastikan mekanisme pemeriksaan berjalan independen, objektif, serta terbebas dari kepentingan personal maupun tekanan hierarkis.
Ketiga, dimensi teknologi.
Sistem penyadapan dan pengelolaan data elektronik harus dilengkapi mekanisme audit digital, pengamanan riwayat akses, pembatasan kewenangan pengguna, serta sistem deteksi terhadap aktivitas yang menyimpang dari prosedur.
Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara terpadu agar reformasi kelembagaan tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi, tetapi benar-benar menghasilkan sistem pengawasan yang efektif.
MOMENTUM MEMPERKUAT KEPERCAYAAN PUBLIK
Dalam kesimpulan legal opinion-nya, Prof. Aslam menilai bahwa perkara yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi kepolisian harus menjadi momentum penting untuk menguji konsistensi supremasi hukum dan independensi penegakan hukum di Indonesia.
Ia merekomendasikan agar penyidikan berlangsung bebas dari konflik kepentingan, tekanan politik, maupun intervensi hierarkis.
Selain itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem penyadapan dan pengelolaan data elektronik guna memastikan apakah dugaan pelanggaran berkaitan dengan tindakan individual atau terdapat kelemahan sistemik yang perlu dibenahi.
Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga menjadi bagian penting agar setiap anggota kepolisian memiliki ruang yang aman untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap pejabat tinggi tidak boleh dipahami sebagai upaya menjatuhkan seseorang karena kedudukannya. Sebaliknya, seluruh proses harus berlangsung berdasarkan bukti, ketentuan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Supremasi hukum bukanlah keberanian menghukum seseorang karena kedudukannya, melainkan keberanian menegakkan hukum tanpa tunduk pada kedudukan siapa pun.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kewibawaan institusi penegak hukum tidak dibangun melalui kekuasaan semata, melainkan melalui integritas, independensi, transparansi, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap kewenangan di hadapan hukum.
Disusun berdasarkan Legal Opinion:
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
Praktisi Hukum dan Analis Hukum
4 November 2026.
Pewarta: fans
