DENPASAR — Kejaksaan Negeri Denpasar sedang memperdalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan BPJS Kesehatan, termasuk praktik klaim fiktif di salah satu Rumah Sakit Umum wilayah Kota Denpasar. Dugaan penyimpangan ini diduga merugikan keuangan negara senilai miliaran rupiah.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar, saat dihubungi awak Media Metrotv9news melalui sambungan seluler, Senin (21/9/2026).
“Kami sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait indikasi penyimpangan pada BPJS Kesehatan di Kota Denpasar, termasuk di salah satu Rumah Sakit di wilayah Kota Denpasar,” ujarnya.
Jaksa Penyidik telah mengumpulkan barang bukti berupa penyitaan dokumen-dokumen terkait pengajuan klaim dari pihak Rumah Sakit, yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tim juga telah memeriksa saksi-saksi dari pihak BPJS Kesehatan serta pihak terkait lainnya guna mengungkap fakta secara utuh.
Saat ini, jaksa telah meminta bantuan auditor untuk menghitung secara akurat besaran kerugian keuangan negara yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dalam waktu dekat tersangka akan segera ditetapkan.
Kejari Denpasar berkomitmen menindaklanjuti kasus ini secara tegas, transparan, dan akuntabel. Setiap kerugian negara akan ditelusuri dan dipulihkan, serta setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Perkembangan selanjutnya akan diinformasikan kepada publik secara bertahap.
Bukti Terkumpul, Perhitungan Berjalan — Tersangka Segera Ditetapkan
Pewarta: Redaksi
