DENPASAR, BALI — Selasa, 27 Oktober 2026
Oleh: Abdul Majid, Ketua LBH Brawijaya Majapahit Nusantara Provinsi Bali
Ada satu pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan bersama: ketika seorang warga kecil berhadapan dengan persoalan hukum, apakah ia benar-benar merasakan kehadiran negara sebagai pelindung hak-haknya? Seorang warga yang kehilangan tanahnya, pekerja yang memperjuangkan haknya, atau masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum — bagi mereka, hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan satu-satunya harapan untuk memperoleh keadilan.
Namun harapan itu sering kali terasa berat ketika prosedur rumit, biaya mahal, informasi terbatas, dan proses yang berlarut-larut menjadi kendala. Pertanyaan tentang keadilan pun tak lagi hanya berada di ruang sidang, melainkan hadir dalam kehidupan sehari-hari: apakah setiap warga benar-benar memiliki kesempatan yang setara di hadapan hukum?
Keberadaan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi dari kemampuannya melindungi manusia, mencegah kesewenang-wenangan, dan memastikan hak warga negara tidak hilang karena keterbatasan ekonomi atau kedudukan sosial. Inilah mengapa hukum perlu dipahami dan dijalankan dengan cinta dan kehormatan.
Cinta berarti menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Kehormatan berarti menjalankan kewenangan dengan integritas dan kejujuran. Keduanya adalah fondasi moral agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan bertanggung jawab.
Kita juga perlu kembali pada prinsip konstitusi negara ini: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kekuasaan negara ada batasnya — ia dijalankan untuk rakyat, bukan sebaliknya. Rakyat bukan sekadar pihak yang menaati hukum, melainkan pemilik kedaulatan sejati yang berhak menuntut keadilan yang sesungguhnya.
Pewarta: Jaya
