DENPASAR, BALI – Harianmetrotv24news.com Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana perkara gugatan perdata dengan nomor registrasi 1619/Pdt.G/2026/PN DPS, yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) terhadap PT Mandiri Utama Finance, Senin (2/11/2026).
Namun, dalam agenda persidangan perdana tersebut, pihak tergugat, PT Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar, tercatat tidak hadir memenuhi panggilan persidangan. Ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian pihak penggugat, mengingat persidangan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang harus dihormati seluruh pihak.
Dalam persidangan tersebut, LPK-RI menghadirkan tim hukum dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPK-RI, yakni Muh. Dodi Dain, S.H., CLAP., CCLP., bersama Eka Sa’adah. Tim hukum tersebut didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPK-RI Bali, Muhamad Risky Walliy Iqbal, beserta jajaran pengurus DPD LPK-RI Bali.
Usai persidangan, Muh. Dodi Dain, S.H., CLAP., CCLP., selaku perwakilan Divisi Hukum DPP LPK-RI, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak tergugat. Ia menilai setiap pihak yang berperkara perlu menunjukkan iktikad baik dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat pada sidang perdana ini. Sebagai lembaga pembiayaan yang beroperasi di bawah payung hukum Republik Indonesia, Mandiri Utama Finance seharusnya menunjukkan sikap kooperatif serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” ujar Dodi Dain.
Menurutnya, jalur pengadilan merupakan ruang konstitusional bagi masyarakat maupun lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-hak yang dinilai perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
Sementara itu, Ketua DPD LPK-RI Bali, Muhamad Risky Walliy Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut hingga seluruh tahapan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa komitmen LPK-RI tidak hanya sebatas mengajukan gugatan, tetapi juga memastikan hak-hak konsumen mendapatkan perhatian dan perlindungan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, serta berkeadilan.
KOMITMEN KAWAL PERKARA HINGGA TUNTAS
Langkah hukum yang ditempuh LPK-RI menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap perlindungan konsumen, khususnya dalam hubungan antara masyarakat sebagai konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa pembiayaan.
Meski pihak tergugat belum hadir dalam persidangan perdana, tim hukum LPK-RI menyatakan tetap berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses peradilan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
Selanjutnya, proses persidangan akan mengikuti penetapan majelis hakim, termasuk kemungkinan pemanggilan kembali terhadap pihak tergugat sesuai prosedur hukum.
Perkara ini sekaligus menjadi perhatian publik mengenai pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur hukum.
LPK-RI berharap proses persidangan dapat berjalan secara objektif dan profesional sehingga menghasilkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
Pewarta: Fan
