LUMAJANG || HARIANMETROTV24NEWS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lumajang menggelar penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Gedung KDMP Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu (22/7/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPN Kabupaten Lumajang, Kejaksaan Negeri Lumajang, Camat Senduro, Kepala Desa Pandansari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta puluhan ketua RT/RW dan warga setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Pandansari menjelaskan bahwa desa akan menjadi lokasi pemetaan dan pengukuran ulang seluruh bidang tanah sebagai bagian dari program nasional penataan administrasi pertanahan.
“Kami berharap seluruh masyarakat segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses pengukuran tidak mengalami kendala. Pemerintah desa juga siap memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga yang berminat akan didaftarkan sebagai peserta PTSL sehingga pada tahun 2027 dapat mengikuti proses penerbitan sertifikat tanah.
Sementara itu, Camat Senduro menegaskan bahwa PTSL-ILASPP merupakan Program Strategis Nasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Data pertanahan di Desa Pandansari sebagian besar masih mengacu pada peta lama sejak sekitar tahun 1981. Karena itu diperlukan pembaruan melalui pengukuran ulang menggunakan teknologi yang lebih modern agar administrasi pertanahan menjadi lebih tertib,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat segera menyiapkan dokumen kepemilikan seperti Petok D, Letter C, akta jual beli maupun akta hibah agar proses sertifikasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan potensi sengketa tanah di kemudian hari.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Lumajang menyampaikan bahwa pihaknya memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program tersebut untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun sengketa.
“Biaya pengukuran oleh BPN tidak dipungut biaya. Apabila terdapat praktik pungutan liar selama proses pengukuran, masyarakat diminta segera melaporkannya. Kami juga mendorong pembentukan Pokdar Pertanahan sebagai wadah penyampaian aspirasi dan penyelesaian persoalan pertanahan di desa,” jelasnya.
Tim BPN Kabupaten Lumajang dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan PTSL-ILASPP dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama berupa pengukuran seluruh bidang tanah yang dimulai pada tahun 2026, sedangkan tahap kedua berupa proses sertifikasi tanah pada tahun 2027.
Masyarakat juga diminta memasang patok batas tanah sebelum proses pengukuran dilakukan serta menghadirkan pemilik lahan dan para tetangga sebagai saksi agar hasil pengukuran sesuai dengan kondisi di lapangan.
Bhabinkamtibmas Ajak Warga Aktif Berpartisipasi
Bhabinkamtibmas Desa Pandansari mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan kondusif.
“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung program PTSL-ILASPP dengan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Lengkapi persyaratan administrasi, pasang tanda batas tanah dengan benar, dan apabila ada kendala segera koordinasikan dengan pemerintah desa maupun petugas BPN,” ujar Bhabinkamtibmas Desa Pandansari.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan percepatan pengurusan sertifikat dengan meminta biaya di luar ketentuan.
“Program ini harus berjalan secara transparan. Bila ada dugaan pungutan liar atau persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik, segera laporkan kepada aparat desa, BPN maupun pihak kepolisian agar dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama warga. Selama kegiatan berlangsung situasi berjalan aman, tertib, dan mendapat antusiasme masyarakat yang berharap program PTSL-ILASPP mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Desa Pandansari.
Pewarta : Muhaimin
