Tak Dapat Jawaban, Rorokembang.com Gugat Diamnya PPID Jember Terkait Data APBD
JEMBER – Rorokembang.com melalui Koordinator Wilayah Jember, Jumantoro, resmi mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Jember. Langkah ini diambil setelah permohonan akses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk periode 2022 hingga 2026 tidak mendapatkan tanggapan sesuai batas waktu yang diatur undang-undang.
Surat keberatan tersebut bernomor 003/RK-JB/KEB-PPID/VII/2026, bersifat penting dan mendesak, serta diajukan pada 1 Juli 2026. Sebelumnya, pada 16 Juni 2026, pihaknya telah mengajukan permohonan informasi bernomor 002/RK-JB/APBD/VI/2026 yang diterima oleh pihak PPID pada 17 Juni 2026.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Hingga batas waktu berakhir pada 30 Juni 2026, tidak ada tanggapan, pemberitahuan perpanjangan waktu, maupun alasan penolakan yang disampaikan secara resmi.
Dokumen yang diminta meliputi Perda APBD dan Perubahannya, Nota Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Daerah beserta hasil audit dan opini BPK, serta rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara lengkap untuk Dinas PU, Pendidikan, Kesehatan, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah selama lima tahun anggaran terakhir.
“Informasi ini menyangkut pengelolaan uang rakyat, sehingga pada prinsipnya terbuka untuk diketahui publik. Kami membutuhkannya untuk kepentingan kontrol sosial, kajian tata kelola daerah, dan peliputan jurnalistik yang dijamin Undang-Undang Pers,” tegas Jumantoro.
Dalam surat keberatannya, pihaknya menegaskan bahwa sikap diam tanpa alasan hukum jelas merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan publik. Jika ada bagian data yang dianggap dikecualikan, harus disertai dasar hukum dan uji konsekuensi, bukan menutup seluruh dokumen.
Melalui keberatan ini, diminta agar Atasan PPID memerintahkan PPID Utama segera menyerahkan seluruh dokumen yang dimohonkan dalam format lengkap, baik salinan lunak maupun cetak. Jika dalam waktu 30 hari kerja tidak ada penyelesaian, langkah hukum selanjutnya adalah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
“Keberatan ini bukan bentuk permusuhan, melainkan pelaksanaan hak konstitusional dan fungsi pengawasan yang dijamin undang-undang,” tambahnya.
Surat ini juga ditembuskan kepada Bupati Jember dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember agar menjadi perhatian bersama.
Pewarta: Jaya
