DENPASAR — Sebuah pendekatan keadilan yang humanis dan berkelanjutan, Restorative Justice (Keadilan Restoratif), diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menangani perkara tindak pidana Penganiayaan atas nama tersangka Herman Bulu Ate. Kajari Denpasar, Trimo, S.H., M.H., mengajukan permohonan persetujuan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice, sebagaimana tertuang dalam surat nomor B-5854/N.1.10/Eoh.2/08/2026 tertanggal 19 Agustus 2026, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Perkara ini ditangani langsung oleh Kasi Pidum, Haryono, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum yang memfasilitasi proses penyelesaian secara damai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ipda Endy Winanto, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Denpasar Utara, serta Aiptu I Kadek Rudi Martana, Bhabinkamtibmas Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur — wujud sinergi dan dukungan antar-instansi penegak hukum dalam penerapan keadilan yang humanis dan menyentuh masyarakat.
Perkara ini bermula dari perselisihan yang terjadi di sebuah tempat tinggal di Denpasar, di mana tersangka bersama saksi-saksi sedang berkumpul. Perselisihan berujung pada tindakan penganiayaan yang menyebabkan korban terluka dan harus mendapatkan perawatan medis. Setelah melalui proses pendekatan dan mediasi yang difasilitasi oleh Penuntut Umum, tersangka dan korban akhirnya bersepakat untuk berdamai dan melakukan pemulihan keadaan semula — inti dari prinsip Restorative Justice, di mana fokusnya adalah memulihkan kerugian korban, bukan semata-mata menghukum pelaku.
Penuntut Umum menilai perkara ini memenuhi seluruh syarat penerapan Restorative Justice sesuai ketentuan hukum yang berlaku: ancaman pidana di bawah lima tahun, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta bukan termasuk jenis pidana yang dikecualikan. Pendekatan ini tidak berniat melepaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan mengembalikan keadaan sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, dan hubungan antar-pihak dapat kembali harmonis. Pelaku juga diharapkan menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak harus selalu berujung pada pidana penjara. Restorative Justice bukan berarti melepaskan dari tanggung jawab, melainkan mewujudkan keadilan yang lebih bermakna — memulihkan korban, menyadarkan pelaku, dan menjaga perdamaian di tengah masyarakat. Sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian, mulai dari tingkat penyidik hingga Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menunjukkan komitmen bersama untuk menegakkan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga manusiawi. Semoga kesepakatan damai yang telah disepakati ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak, demi terwujudnya keadilan yang sesungguhnya — adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
Pewarta: Jaya
