Kebakaran Bromo Berulang, Ekonomi Warga Ikut Terbakar: Camat Tosari Pertanyakan Mitigasi untuk Masyarakat Penyangga
PASURUAN — Penutupan kawasan Gunung Bromo untuk kepentingan keselamatan, konservasi, maupun pemulihan ekosistem merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan. Namun, setiap keputusan penutupan juga membawa konsekuensi sosial-ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata.
Persoalan inilah yang kini menjadi sorotan Camat Tosari, Bachtiar Prihatin Bahri. Ia mempertanyakan sejauh mana strategi mitigasi ekonomi disiapkan bagi masyarakat ketika aktivitas wisata Bromo harus dihentikan.
“Ketika kawasan ditutup demi konservasi dan pemulihan pascakebakaran, bagaimana strategi mitigasi ekonomi untuk masyarakat yang kehilangan pendapatan?”
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena bagi masyarakat di wilayah penyangga Bromo, pariwisata bukan sekadar aktivitas tambahan. Roda ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kedatangan wisatawan.
Ketika kawasan dibuka, jeep mengangkut wisatawan, homestay menerima tamu, warung makan mendapatkan pembeli, pedagang menjual produk dan suvenir, sementara berbagai pelaku usaha mikro memperoleh penghasilan.
Namun ketika kawasan ditutup, rantai ekonomi tersebut ikut berhenti.
Jeep tidak beroperasi seperti biasa. Homestay berpotensi kehilangan tamu. Warung dan pedagang kehilangan pembeli. Pelaku usaha kecil harus menghadapi ketidakpastian pendapatan.
KEBAKARAN BERULANG, PERTANYAAN WARGA JUGA BERULANG
Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo bukan hanya persoalan api dan kerusakan ekosistem. Dampaknya juga merembet kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.
Sejumlah kawasan di wilayah Tosari yang pernah menjadi titik perhatian terkait kebakaran dan aktivitas wisata membuat masyarakat kembali menghadapi situasi yang sama: akses wisata dibatasi atau ditutup, sementara sumber pendapatan ikut mengalami tekanan.
Di sinilah Camat Tosari meminta agar setiap penutupan tidak hanya dilihat dari sisi konservasi.
Menurutnya, harus ada peta dampak ekonomi, data masyarakat terdampak, estimasi kehilangan pendapatan, serta langkah mitigasi yang jelas dan terukur.
Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental:
Berapa banyak pelaku usaha yang kehilangan pendapatan? Berapa besar nilai ekonomi yang berhenti berputar? Dan apa langkah konkret yang disiapkan selama kawasan ditutup?
KONSERVASI JANGAN MEMBUAT MASYARAKAT MENJADI KORBAN TERSEMBUNYI
Konservasi dan kesejahteraan masyarakat sebenarnya bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
Justru keduanya harus berjalan beriringan.
Masyarakat membutuhkan Bromo tetap lestari karena kelestarian kawasan merupakan fondasi pariwisata jangka panjang. Sebaliknya, ketika kawasan harus ditutup demi pemulihan alam, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa kehidupan ekonomi mereka tidak dibiarkan berjalan tanpa perlindungan.
Karena itu, penutupan kawasan seharusnya diikuti dengan komunikasi publik yang transparan mengenai alasan penutupan, estimasi durasi, dampak ekonomi, serta langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.
JANGAN HANYA MENGHITUNG WISATAWAN, HITUNG JUGA EKONOMI WARGA
Selama ini keberhasilan pariwisata sering dilihat melalui angka kunjungan wisatawan, penerimaan negara, aktivitas ekonomi, dan indikator lainnya.
Namun ada satu angka yang juga penting dihitung: berapa besar nilai ekonomi masyarakat yang hilang ketika kawasan ditutup?
Jeep yang berhenti beroperasi berarti hilangnya pendapatan pengemudi.
Homestay yang kosong berarti berkurangnya pemasukan pemilik dan pekerja.
Warung yang sepi berarti menurunnya omzet pedagang.
Pedagang suvenir yang tidak mendapatkan wisatawan berarti barang dagangan tidak berputar.
Jika kondisi tersebut berlangsung berhari-hari atau bahkan lebih lama, dampaknya tentu tidak hanya dirasakan satu pelaku usaha, tetapi dapat menjalar ke rantai ekonomi masyarakat.
DELAPAN DESA PENYANGGA DAN TANTANGAN EKONOMI
Wilayah Kecamatan Tosari memiliki sejumlah desa yang secara sosial dan ekonomi berkaitan erat dengan aktivitas wisata Bromo.
Masyarakat di desa-desa penyangga bukan sekadar penonton dari perkembangan pariwisata. Mereka merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang ikut menyediakan jasa, akomodasi, makanan, transportasi, perdagangan, serta berbagai kebutuhan wisatawan.
Karena itu, ketika kawasan ditutup, suara masyarakat penyangga juga perlu menjadi bagian dari pengambilan keputusan.
Camat Tosari mendorong agar koordinasi antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pelaku usaha wisata, dan masyarakat diperkuat.
Tujuannya bukan untuk mempertentangkan kepentingan konservasi dengan ekonomi, melainkan mencari mekanisme yang membuat keduanya dapat berjalan beriringan.
LIMA PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB
Ada sejumlah pertanyaan publik yang layak mendapat jawaban terbuka dari pengelola kawasan dan pemangku kepentingan terkait:
Pertama, ketika Bromo ditutup demi keselamatan dan konservasi, apa program konkret untuk masyarakat yang kehilangan pendapatan?
Kedua, apakah sudah tersedia data jumlah pelaku usaha yang terdampak dan berapa estimasi nilai ekonomi yang hilang?
Ketiga, apakah tersedia program pemberdayaan atau alternatif ekonomi selama masa penutupan?
Keempat, bagaimana mekanisme komunikasi BB TNBTS dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat ketika penutupan diberlakukan?
Kelima, bagaimana memastikan masyarakat sekitar kawasan tidak hanya menjadi bagian dari dampak kebijakan konservasi, tetapi juga menjadi subjek pembangunan dan penerima manfaat dari keberadaan kawasan Bromo?
KRITIK UNTUK MEMPERBAIKI TATA KELOLA
Pernyataan Camat Tosari tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap konservasi.
Sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kawasan agar aspek lingkungan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat mendapatkan perhatian secara seimbang.
Bromo adalah kawasan konservasi yang harus dijaga. Tetapi masyarakat yang hidup di sekitarnya juga harus mendapatkan kepastian.
Bromo boleh ditutup sementara demi keselamatan dan kelestarian. Namun, pertanyaan tentang nasib masyarakat tidak boleh ikut ditutup.
Sudah saatnya setiap kebijakan penutupan kawasan disertai dengan transparansi mengenai dampak ekonomi dan langkah mitigasinya.
Sebab menjaga Bromo bukan hanya menjaga gunung, padang savana, hutan, dan ekosistemnya.
Menjaga Bromo juga berarti memastikan masyarakat di sekitarnya tetap memiliki ruang untuk hidup, bekerja, dan memperoleh manfaat secara adil dari keberadaan kawasan tersebut.
Dan satu pertanyaan publik yang kini menunggu jawaban adalah:
Ketika pintu wisata ditutup, siapa yang memastikan dapur masyarakat tetap menyala?
www.harianmetrotv24news.com
pewarta: redaksi
