Pimpin Pemusnahan Rokok Ilegal, Kajari Denpasar Trimo, S.H., M.H. Tegaskan Komitmen Tegakkan Hukum — Dihadiri Forkopimda Kota Denpasar
DENPASAR — Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo, S.H., M.H., memimpin langsung pelaksanaan pemusnahan ribuan slop rokok ilegal tanpa pita cukai yang sah sebagai barang rampasan negara, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman No. 3, Denpasar, ini dihadiri langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar, menegaskan komitmen bersama seluruh elemen penegak hukum dan pemerintahan daerah dalam menindak tegas peredaran barang ilegal yang merugikan keuangan negara.
Barang rampasan yang dimusnahkan berupa hasil tembakau berbagai merek yang tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian antara lain: 1.500 slop H&D Classic, 3.000 slop Smith Menthol, 850 slop Luxio, 430 slop LM Bold, 391 slop LM, 484 slop Jangger, 405 slop Rebel, 453 slop Dalill Bold Putih, 88 slop Dalill Bold Hitam, 179 slop Luxio Premium, serta rokok merek Bravo Premium, Luxia Premium Mild, San Marino, Dubois, H&D Light, dan lainnya.
Seluruh barang tersebut telah menjadi milik negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 27 Mei 2025 atas nama Terpidana Hariyanto, serta Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Terpidana H. M. Sadli alias Sattli. Pemusnahan ini juga telah memperoleh izin resmi melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-321/BPA/BPApa.1/07/2026 tanggal 15 Juli 2026, serta persetujuan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-176/MK/KNL.1401/2026 tanggal 6 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kajari Denpasar, Trimo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilaksanakan karena barang-barang tersebut tidak dapat diedarkan secara umum dan berpotensi kembali beredar di masyarakat jika tidak dimusnahkan. “Pemusnahan rokok ilegal ini merupakan wujud nyata penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sekaligus upaya melindungi keuangan negara dari kerugian akibat peredaran barang tanpa pita cukai, serta melindungi masyarakat dari konsumsi hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Kehadiran unsur Forkopimda Kota Denpasar memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pihak sepakat untuk terus bersinergi menindak tegas pelanggaran hukum, memberikan efek jera kepada para pelaku, serta menjaga Kota Denpasar tetap aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang ilegal.
Pewarta: Jaya
