BALI– Cara penanganan kasus dugaan penganiayaan, pengerusakan barang, dan ancaman yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Turki di kawasan Kuta menuai tanda tanya besar. Pasalnya, meski laporan resmi telah masuk ke Polsek Kuta, Polresta Denpasar sejak Jumat, 27 Februari 2026 lalu dengan Nomor Registrasi DUMAS/257/II/2026.SPKT.UNIT RESKRIM/SEK KUTA/RESTA DPS/POLDA BALI, hingga kini perkara tersebut belum juga menemukan titik terang penyelesaiannya.
Kasus berawal dari sengketa proyek renovasi bangunan di Toko Lanmart, Jalan Benesari, Kuta, antara pelapor Mukhammad Erfan dengan terlapor Hasan (WNA Turki). Ketidakpuasan hasil pekerjaan dan tuntutan pengembalian uang berujung tindak kekerasan fisik, perusakan ponsel, hingga ancaman pembunuhan. Unsur pidananya cukup jelas, namun penanganan di lapangan terasa sangat janggal dan tak berjalan semestinya.
Keanehan penanganan ini semakin terungkap saat Awak Media berusaha mengonfirmasi langsung kepada pihak penyidik melalui sambungan pesan WhatsApp. Alih-alih menjelaskan proses hukum atau pengembangan kasus, jawaban yang diterima justru terdengar tidak masuk akal dan mempertanyakan profesionalitas aparat.
“Sudah kami mediasi namun belum ada titik temu. Kendala bahasa juga. Nanti kita mediasi ulang,” ungkap penyidik tersebut secara singkat saat dimintai keterangan mengenai progres kasus yang sudah berjalan berbulan-bulan ini.
Pernyataan ini memicu pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat hukum. Pasalnya, kasus ini sudah masuk ranah pidana dengan bukti kekerasan fisik dan ancaman nyata, namun penyidik justru terkesan berputar-putar di jalur mediasi yang tak kunjung selesai. Alasan “kendala bahasa” pun dinilai sangat aneh, mengingat dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan warga negara asing, kepolisian seharusnya memiliki standar prosedur operasional, termasuk penyediaan penerjemah, agar komunikasi lancar dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Fakta bahwa kasus belum juga tuntas dan hanya berputar pada upaya mediasi yang gagal tanpa langkah hukum tegas, memunculkan dugaan adanya ketidakberesan atau pembedaan perlakuan hukum. Publik mempertanyakan, apakah hukum di Indonesia berlaku sama bagi semua warga, atau justru melemah saat berhadapan dengan warga negara asing?
Hingga berita ini diturunkan, pelapor masih menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Masyarakat pun berharap penanganan kasus ini dibuka secara transparan, dan penyidik Polsek Kuta bekerja sesuai koridor hukum yang benar, tidak beralasan hal-hal yang seharusnya bisa diatasi, serta menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jangan sampai keanehan ini semakin menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Bali.
Pewarta: Redaksi
