Kepala
Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar memimpin langsung Rakor TIM Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026.
Bahwa pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 13.40 s.d. 14.48 WITA, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 dengan agenda pembahasan perkembangan aliran kepercayaan masyarakat di Kota Denpasar. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo, S.H., M.H., dan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang peserta dari unsur Tim PAKEM Kota Denpasar.
Bahwa rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan Pasi Intel Kodim 1611/Badung, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar, unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar, serta anggota Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kota Denpasar.
Bahwa kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, serta sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar. Dalam arahannya disampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim PAKEM merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf d dan huruf e yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
Bahwa dalam rapat dipaparkan dasar hukum pelaksanaan tugas Tim PAKEM, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 243/A/JA/08/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
Bahwa dalam pembahasan juga dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Tim PAKEM, yang meliputi penerimaan dan analisis laporan maupun informasi mengenai aliran kepercayaan atau aliran keagamaan dalam masyarakat, penelitian dan penilaian terhadap perkembangan suatu aliran untuk mengetahui dampaknya terhadap ketertiban dan ketenteraman umum, penyampaian laporan beserta rekomendasi sesuai jenjang kewenangan, serta pelaksanaan rapat koordinasi guna menentukan sikap dan langkah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
Bahwa rapat turut menguraikan mekanisme penindakan administratif terhadap dugaan penyimpangan aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan, berupa pemanggilan pihak terkait untuk wawancara, konfirmasi dan klarifikasi, pembuatan surat pernyataan penghentian kegiatan, serta pemberian surat perintah dan peringatan tertulis yang pada tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu dijelaskan pula mengenai penindakan operasional melalui pembinaan oleh anggota Tim PAKEM sesuai kewenangan masing-masing serta penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa dalam rapat dipaparkan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan muncul maupun berkembangnya aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang bermasalah, antara lain kesalahan dalam memahami ajaran agama atau kepercayaan, pengaruh ajaran maupun ideologi yang menyimpang, lemahnya pemahaman keagamaan, kurangnya pembinaan dari tokoh agama, penyebaran ajaran secara tertutup, serta faktor ekonomi maupun kondisi kejiwaan tertentu.
Bahwa setelah penyampaian materi dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti oleh seluruh peserta rapat, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 berakhir pada pukul 14.48 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
Bahwa hasil Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 menyampaikan pentingnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di wilayah Kota Denpasar sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, kerukunan masyarakat, dan toleransi beragama, serta memastikan pelaksanaan tugas Tim PAKEM berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan Negeri Denpasar memimpin langsung Rakor TIM Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026.
Bahwa pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 13.40 s.d. 14.48 WITA, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 dengan agenda pembahasan perkembangan aliran kepercayaan masyarakat di Kota Denpasar. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Trimo, S.H., M.H., dan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang peserta dari unsur Tim PAKEM Kota Denpasar.
Bahwa rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan Pasi Intel Kodim 1611/Badung, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar, unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar, serta anggota Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kota Denpasar.
Bahwa kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, serta sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar. Dalam arahannya disampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim PAKEM merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf d dan huruf e yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melakukan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
Bahwa dalam rapat dipaparkan dasar hukum pelaksanaan tugas Tim PAKEM, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 243/A/JA/08/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
Bahwa dalam pembahasan juga dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Tim PAKEM, yang meliputi penerimaan dan analisis laporan maupun informasi mengenai aliran kepercayaan atau aliran keagamaan dalam masyarakat, penelitian dan penilaian terhadap perkembangan suatu aliran untuk mengetahui dampaknya terhadap ketertiban dan ketenteraman umum, penyampaian laporan beserta rekomendasi sesuai jenjang kewenangan, serta pelaksanaan rapat koordinasi guna menentukan sikap dan langkah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
Bahwa rapat turut menguraikan mekanisme penindakan administratif terhadap dugaan penyimpangan aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan, berupa pemanggilan pihak terkait untuk wawancara, konfirmasi dan klarifikasi, pembuatan surat pernyataan penghentian kegiatan, serta pemberian surat perintah dan peringatan tertulis yang pada tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu dijelaskan pula mengenai penindakan operasional melalui pembinaan oleh anggota Tim PAKEM sesuai kewenangan masing-masing serta penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa dalam rapat dipaparkan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan muncul maupun berkembangnya aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang bermasalah, antara lain kesalahan dalam memahami ajaran agama atau kepercayaan, pengaruh ajaran maupun ideologi yang menyimpang, lemahnya pemahaman keagamaan, kurangnya pembinaan dari tokoh agama, penyebaran ajaran secara tertutup, serta faktor ekonomi maupun kondisi kejiwaan tertentu.
Bahwa setelah penyampaian materi dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti oleh seluruh peserta rapat, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 berakhir pada pukul 14.48 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
Bahwa hasil Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Denpasar Tahun 2026 menyampaikan pentingnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di wilayah Kota Denpasar sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, kerukunan masyarakat, dan toleransi beragama, serta memastikan pelaksanaan tugas Tim PAKEM berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
pewarta : Erfan
