DENPASAR, BALI – Sabtu 14 November 2026,Pengungkapan dugaan jaringan penimbunan BBM bersubsidi di Padang Galak oleh Mabes Polri sontak menimbulkan pertanyaan publik. Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, Ketua Umum Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP) Rasyidi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 54.801.42 Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, dengan nomor laporan LP/B/213/III/2026/SPKT/POLDA BALI. Namun pada Juli 2026, Ditreskrimsus Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atas laporan tersebut dengan alasan belum cukup bukti.
Atas perkembangan tersebut, DPP GNTP menyatakan pada Sabtu 14 November 2026 akan menempuh langkah resmi untuk meminta evaluasi terhadap penghentian penyelidikan itu. Surat resmi telah dikirimkan kepada Kepala Bareskrim Polri, Kapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Bali, Dirreskrimsus Polda Bali, serta Kompolnas, berisi permohonan supervisi, evaluasi penghentian penyelidikan, dan gelar perkara khusus atas laporan nomor LP/B/213/III/2026/SPKT/Polda Bali, termasuk pendalaman kemungkinan keterkaitannya dengan pengungkapan dugaan jaringan BBM subsidi di Padang Galak.
“Kami tidak serta‑merta menyimpulkan bahwa lima tersangka tersebut memiliki hubungan dengan laporan kami. Akan tetapi, perkembangan pengungkapan tersebut patut menjadi bahan penelaahan lebih lanjut, terutama untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan pola, pihak pemasok, kendaraan, jaringan distribusi, atau peristiwa lain yang relevan,” ujar Ketua Umum GNTP, Rasyidi.
GNTP juga mendesak Mabes Polri untuk membuka secara terang kronologi penggerebekan, barang bukti yang diamankan, jumlah BBM yang disita, serta perkembangan penanganan perkara di Padang Galak. Transparansi diharapkan dapat menjawab keraguan publik sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan menyeluruh.
Hingga berita ini ditayangkan, seluruh pihak yang disebut masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kebenaran materiil perkara menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
Pewarta: Redaksi
